Fokuslinenet.com – Jakarta Utara -Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan yang rawan dan kerap dikaitkan dengan peredaran narkoba. Namun, kini wajah baru Kampung Bahari sedang dipersiapkan.
Polda Metro Jaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah duduk bersama membahas penataan kawasan Kampung Bahari secara menyeluruh, pada Selasa, 3 November 2026.
Langkah ini bukan sekadar lanjutan dari penindakan tegas terhadap peredaran narkoba. Ini adalah langkah besar untuk mengubah Kampung Bahari menjadi kawasan yang aman, bersih, sehat, dan layak huni, tanpa mengorbankan warganya.
Kapolda Metro Jaya, *Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto*, menegaskan dengan sangat jelas: penanganan Kampung Bahari tidak boleh berhenti hanya pada penegakan hukum.
Perbaikan lingkungan harus dibarengi dengan penyelesaian persoalan sosial yang sudah mengakar puluhan tahun di sana. Jika persoalan sosial tidak diselesaikan, maka kawasan tersebut akan kembali dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran narkoba.
*”NEGARA HADIR UNTUK MEMFASILITASI”*
Saat meninjau langsung kawasan Kampung Bahari dan berdialog dengan warga, Kapolda menyampaikan kalimat yang langsung menenangkan masyarakat.
“Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” kata Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto.
Kalimat itu menjadi prinsip utama penataan Kampung Bahari. Negara tidak hadir untuk menggusur dan meninggalkan warga dalam kebingungan. Negara hadir untuk menata, memfasilitasi, dan memberikan solusi.
Kapolda meminta agar seluruh warga yang tinggal di kawasan tersebut didata secara lengkap, satu per satu. Didata kondisi huniannya seperti apa, berapa jumlah keluarganya, dan yang paling penting, dari mana sumber penghasilannya.
Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pemilahan dan pengelolaan sampah. Bagi mereka, sampah bukan sekadar limbah, tetapi sumber penghidupan untuk menghidupi keluarga.
Karena itu, Kapolda menegaskan, proses penataan tidak boleh menghilangkan sumber penghasilan mereka tanpa solusi pengganti yang jelas dan layak.
*PEMBERSIHAN BERTAHAP, TIDAK GRUSA-GRUSU*
Dalam pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan, disepakati bahwa pembersihan kawasan akan dilakukan secara bertahap dan terukur.
Pembersihan akan memprioritaskan area yang sudah tidak dihuni dan yang sudah menjadi tumpukan sampah. Sementara itu, untuk bangunan yang masih ditempati warga, tidak akan langsung dibongkar.
Bangunan yang masih dihuni akan didata terlebih dahulu untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, humanis, dan sesuai dengan kondisi warga di dalamnya. Semua dilakukan melalui dialog, bukan dengan paksaan.
*KAI KERAHKAN ALAT BERAT MULAI 4 NOVEMBER 2026*
Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI, *Januri*, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh penataan Kampung Bahari.
Pihaknya merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu, 4 November 2026. Kegiatan pembersihan ini akan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api yang melintas di sekitar kawasan, serta kondisi masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Menurut Januri, perbaikan lingkungan Kampung Bahari juga membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah sedang membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat terdampak, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan dialog bersama warga.
*46 WARGA SUDAH DAPAT BANTUAN, AKAN DIDATA ULANG*
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, *Sri Haryati*, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Di kawasan Kampung Bahari sendiri, tercatat sudah ada *46 penerima bantuan* yang tersebar di beberapa RW. Angka ini akan terus diperbarui.
Pendataan kembali akan dilakukan secara teliti untuk melihat kemungkinan penambahan jumlah penerima, sesuai dengan ketersediaan alokasi program dari pemerintah pusat.
Artinya, tidak ada warga yang akan ditinggalkan. Semua akan didata, semua akan diperjuangkan untuk mendapatkan hunian yang lebih layak.
*CEGAH NARKOBA KEMBALI, BERDAYAKAN EKONOMI WARGA*
Selain perbaikan fisik, Kapolda juga menekankan pentingnya pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kembali munculnya aktivitas peredaran narkoba.
Upaya ini tidak bisa dilakukan oleh polisi saja. Dibutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat secara berkelanjutan dan bersama-sama.
Kapolda juga menyoroti perlunya solusi ekonomi yang nyata bagi warga. Di antaranya adalah pendampingan pengelolaan sampah yang lebih modern dan bernilai ekonomi lebih tinggi, serta kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari berbagai perusahaan.
Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mempertahankan mata pencaharian mereka, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka menjadi lebih bersih dan sehat.
Melalui kerja sama lintas instansi antara Polda Metro Jaya, PT KAI, Kementerian PKP, dan Pemerintah Daerah, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya berhasil mencegah peredaran narkoba, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, sehat, dan layak bagi seluruh masyarakat Kampung Bahari.
Kampung Bahari kini tidak lagi hanya soal penindakan. Ini adalah tentang harapan baru, tentang negara yang hadir, dan tentang warga yang tetap bisa hidup layak di kampungnya sendiri.
Redaksi
